Larang Presiden Kampanye…!

jkkampanyecaverPRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mendadak menyelingi cuti kampanye gara-gara terjadi tragedi Situ Gintung. Ia menyusul Wakil Presiden Jusuf Kalla yang telah datang duluan ke lokasi malapetaka. Maka, terjadilah pemandangan yang langka, Presiden dan Wakil Presiden bersama-sama hadir di tempat bencana.

Semua itu hanya mungkin terjadi karena ini masa kampanye. Presiden dan Wakil Presiden sama-sama berkepentingan untuk ‘mencari muka’ kepada rakyat. Tragedi pun menjadi panggung kampanye.

Kesimpulan itu tidak dapat dielakkan karena Presiden SBY dan Wapres JK memang sedang sibuk berkampanye untuk partai masing-masing. Keduanya sedang menjadi milik partai masing-masing, keduanya sedang menonjolkan kehebatan partai masing-masing agar dipilih rakyat pada hari Pemilu 9 April mendatang.
Sesungguhnya, dengan ikut berkampanye, dengan mengambil cuti, baik SBY maupun JK sedang menunjukkan contoh buruk memimpin bangsa dan negara.

Pertama, diakui atau tidak diakui, ketika ‘incumbent’ berkampanye tentu menggunakan fasilitas negara. Bagaimana mungkin presiden yang sedang berkuasa–dalam cuti sekalipun–dapat dibebaskan dari penggunaan fasilitas negara?

Kedua, Presiden SBY berkampanye untuk partainya adalah jelas tidak adil. Tidak adil, bahkan menimbulkan iri hati bagi rakyat yang dulu memilihnya menjadi presiden, tetapi tidak berasal dari partai yang sama dengan SBY.

Alasannya, pada Pemilu 2004, Partai Demokrat hanya meraih 7% suara, sedangkan SBY menjadi presiden dengan meraih 61% suara. Itu berarti mayoritas yang memilih SBY bukan berasal dari Partai Demokrat, melainkan dari partai lain.

Tapi sekarang SBY hanya berkampanye untuk partainya. Bukankah ini tidak adil?

Ketiga, sesungguhnya bagi kepala pemerintahan tidak boleh ada cuti. Presiden tidak boleh mengenal cuti, tidak boleh mengenal libur, apalagi cuti untuk kampanye.

Presiden dan Wakil Presiden mengambil cuti jelas tidak melanggar undang-undang. Presiden dan Wakil Presiden yang sedang cuti berkampanye untuk partainya juga tidak melanggar konstitusi.

ac5 Tetapi itu pandangan legalistik, pandangan yang memenangkan kepentingan presiden dan wakil presiden sebagai politisi.

Padahal, bukankah presiden dan wakil presiden milik semua rakyat? Bukankah seharusnya pemimpin bangsa itu memiliki kearifan negarawan?

Menyetujui Presiden dan Wakil Presiden berkampanye untuk partainya adalah berarti menyetujui kedua pemimpin negara itu untuk tetap tidak pernah naik kelas dari politisi menjadi negarawan.

Semua itu harus diakhiri. Semua itu cukuplah sampai pada Pemilu 2009 ini saja. Pada Pemilu 2014, semua itu tidak boleh lagi terjadi. Pada Pemilu 2014, kita tidak mau lagi melihat presiden dan wakil presiden saling bersaing menjual kecap nomor satu.

Keduanya haruslah menjadi perekat bangsa, wasit yang netral dan budiman.


sumber: mediaindonesia.com

3 thoughts on “Larang Presiden Kampanye…!

  1. kombayana April 3, 2009 / 1:10 pm

    Ini yg memang sulit dihindari.Bagaimanapun seorang presiden atau wakil asal keberangkatannya mulai dari partainya.Walaupun sebelumnya hanya mendapat dukungan kecil dari rakyat tapi partainya telah mampu menggandeng partai lain agar salah satu pentolannya menjadi presiden.Jadi inipun sulit mengubah seorang partisan menjadi negarawan.

    Kita kesulitan mencari figur negarawan sejati di negeri ini,walaupun itu tidak mustahil.Karena sistem yang kita anut berbeda dengan sistem kerajaan yang otoriter atau parlementer seperti amerika.

    Tapi yang jelas sih menurut saya dari manapun seorang presiden berasal,dia mampu mengubah bangsa ini kearah yang lebih baik.Bisa menekan korupsi,mengadili siapapun pejabat yg bersalah,terobosan2 ekonomi yang baik,keamanan publik yang terus berusaha ditingkatkan dan lain-lain.

    Dari perjalanan bangsa ini kita sudah melihat dari setiap orang yang pernah memimpin bangsa ini dan kita sebagai rakyatpun sedikit banyak bisa menilainya,kekurangan maupun kelebihannya.

  2. defrimardinsyah Maret 31, 2009 / 1:31 pm

    Seharusnya sih… ada aturan yang mengatur hal ini… tentu saja melalui undang-undang yang dibuat oleh DPR.. nah kalo mau hal ini berubah tentu DPRnya juga harus berubah…

    bisa dibuat aturan… pada saat menjadi presiden… atau pejabat negara tidak boleh merangkap jabatan dipartai….

    Pemilu 2009 hasilnya Unpredictable…. semoga yang benar dimenangkan..

    Amin.

  3. nyurian Maret 30, 2009 / 3:08 am

    pertamaxxx

    udeeehhh…
    potong atu generasi daaah kaek duluuu…😀

Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s