Melindungi Minoritas: Untuk 85 Tahun NU

Oleh Alamsyah M. Dja’far

Beragam kekerasan bernuansa agama yang terus meningkat sekarang ini menunjukan kaum minoritas betul-betul terancam. Sejumlah laporan dari lembaga-lembaga pegiat HAM dan pluralisme memperkuat data tersebut. Tiga tahun terakhir, debit keterancamannya makin tinggi manakala pemerintah lebih memilih politik “pembiaran” sebagai pilihan paling aman.

Saya bersyukur, Nahdlatul Ulama -lahir pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) dan menggelar ulang tahun ke-85 pada 17 Juli 2011 ini – memiliki sikap yang cukup jelas menyangkut perbedaan pandangan keagamaan dan realitas keragaman agama/keyakinan di Indonesia .  Salah satu yang penting dicatat di sini adalah sikap PBNU terkait pro-kontra pembubaran Ahmadiyah beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, sempat muncul berita pernyataan Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj yang mendukung pembubaran Ahmadiyah pada sebuah pengajian Sampang, Madura, Jawa Timur, akhir Februari silam. Berita itu sendiri akhirnya dibantah KH. Said. Kepada media ia mengatakan, meski Ahmadiyah tak sejalan dengan akidah NU, namun pembubaran Ahmadiyah adalah domain pemerintah. “Allah dan Rasulnya menghendaki bagi kelompok mayoritas tetap rendah hati, sehingga bisa menjadi pelindung bagi kelompok minoritas yang lain,” tambahnya seperti dikutip sejumlah media.

Sikap tak membawa-bawa tangan dan kekuasaan negara untuk memutuskan sesat-tidaknya sebuah keyakinan warga negara ini sikap yang hati-hati, bijak, dan tak amnesia sejarah. Dengan mendukung negara membubarkan kelompok yang dinilai berbeda keyakinan, sama saja memberi kunci gerbang bagi campur tangan negara, yang tak menutup kemungkinan justru merugikan kebebasan NU -saya kira ormas-ormas keagamaan lainnya-menjalankan  praktik dan pandangan keagamaannya. Bukankah sejarah perbedaan pandangan keagamaan hal lumrah? Tidakkah karena perbedaan pula NU didirikan?

Sejarah mencatat, silang pendapat kelompok modernis dengan tradisional, di seperempat pertama abad ke-20, misalnya, berlangsung sengit dan tajam. Di majalah Pembela Islam 57 (1933) terbitan Persatuan Islam (Persis) dimuat tudingan tajam kelompok tradisionalis terhadap KH. Ahmad Dahlan atas pemikiran dan gerakan-gerakan yang dibawanya. Pendiri Muhammadiyah itu dituding sebagai seorang fanatik sejati, menyimpang, meruntuhkan agama, bahkan kafir. Di majalah itu pula, kelompok tradisionalis mewanti-wanti agar masyarakat berhati-hati dengan beragam tulisan yang dimuat Pembela Islamsehingga terhindar menjadi orang-orang radikal dan modernis. Lantaran dinilai lebih jahat dari orang Cina dan Belanda, kelompok tradisionalis bahkan tak membolehkan mendekati dan makan bersama orang-orang yang dituding radikal dan modernis ini.

Serangan berbalas. Kelompok modernis balik menuding. Kaum tradisionalis dinilai tak hanya bodoh dalam perkara agama, tapi juga enggan mengubah pandangan mereka karena kepentingan-kepentingan politik, sosial, dan ekonomi yang bersifat pribadi. Mereka menuduh kalangan tradisionalis takut kehilangan kedudukan dan status mereka di beberapa jabatan pemerintahan kolonial belanda dan status terpandang di masyarakat jika merubah pandangannya. Kelompok modernis menuduing mereka sebagai orang dungu dan buta akibat ketaatan buta pada ulama yang sudah meninggal.

Perdebatan kaum nasionalis dengan kalangan Islam tak kalah tajamnya. Bahkan Soetomo, salah seorang pendiri Budi Utomo, di awal tahun 30-an melancarkan kritik amat pedas. Katanya, Ka’bah itu tak lain berhala orang-orang Arab. Kamp penjara Boven Digoel, tempat para pemimpin nasionalis diasingkan, justru lebih bermakna ketimbang Ka’bah. Kepergian orang-orang nasionalis ke Digoel, katanya lagi, jauh lebih baik ketimbang kepergian umat Islam ke Ka’bah. Ke Digeol mereka datang dengan keyakinan yang kuat atas perjuangannya. Sedang kaum muslim yang ke Ka’bah hanya sekedar melunasi kewajiban agama.

Saya membayangkan, jika saja negara atau penguasa Belanda ketika itu ikut campur atau dipaksa ikut campur dalam menyelesaikan perdebatan tajam ini, tak mustahil di antara kelompok-kelompok yang bersilang pendapat tadi dipenjara atau organisasinya dibubarkan -tergantung kelompok mana memiliki posisinya mayoritas dan punya akses kepada kekuasaan. Justru dengan tak adanya campur tangan negara itu, perdebatan tersebut tampaknya lebih produktif dan masing-masing pihak berusaha memperkuat argumen-argumen mereka. Dan reli perdebatan itu bisa kita nikmati sekarang karena dimuat di sejumlah penerbitan mereka.

Dengan menunjukan fakta sejarah ini, sekali lagi saya tidak sedang menyoal sikap keagamaan NU terhadap akidah Ahmadiyah. Kita tidak sedang berdebat apakah Ahmadiyah sesat atau tidak. Dari dulu sikap NU terhadap Ahmadiyah rasanya tak berubah: akidah Ahmadiyah selalu dinilai tak sejalan dengan akidah NU. Setiap keyakinan yang mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad, pastilah NU bersikap serupa. Dan itu juga hak yang mesti dijamin negara.

Yang sedang dibicarakan di sini adalah setiap usaha menyeret tangan dan kekuasaan negara melalui berbagai aparatusnya menghakimi keyakinan, tak hanya Ahmadiyah, tapi juga keyakinan setiap warga negara yang dianggap menyimpang dan berbeda oleh kelompok mayoritas. Biarlah soal sesat-tidaknya keyakinan dan benar-salahnya pandangan tertentu, diurus “umat”. Negara biar mengurus kewenangannya sendiri. Salah satunya menghukum siapa saja yang melakukan aksi kekerasan atas motif apapun.

Nah, dalam soal kewajiban keumatan itu, pernyataan KH. Said di atas sangat tepat: kelompok mayoritas hendaknya tetap rendah hati, sehingga bisa menjadi pelindung bagi kelompok minoritas yang lain. Sebagai ormas Islam terbesar di dunia, peran melindungi minoritas inilah yang semestinya konsisten dikembangkan NU. Perlindungan terhadap Ahmadiyah misalnya tak berarti sebagai pengakuan terhadap keyakinan mereka. Ini dilakukan semata-mata atas nama kemanusiaan (basyariyyah), dan dari sana pula bisa terus dikembangkan dakwah agar mereka dianggap tak “menyimpang” lagi. Atas nama kemanusiaan pula, NU harus menolak setiap aksi kekerasan atas nama apapun. Titik!

Di Indonesia, problem minoritas ini jelas bukan hanya perkara Ahmadiyah. Melihat realitas sosial-politik dan keagamaan Indonesia yang majemuk, perkara yang terkait dengan relasi mayoritas-minoritas, hemat saya akan terus terjadi. Dalam soal keagamaan, sepertinya akan masih dijumpai problem relasi Islam dengan Kristen, kelompok kepercayaan, komunitas lokal, kelompok-kelompok keagamaan baru, bahkan perbedaan pandangan di tubuh Islam sendiri. Semua itu menuntut kearifan NU dalam menyikapinya. Mengambil tanggung jawab keumatan di pundak NU dan tak membawa-bawa tangan negara dalam soal keyakinan umat jelas sebuah sikap percaya diri, bukan sikap lari dari tanggung jawab. Tentu saja ini tak mudah dilakukan []

http://www.gusdur.net

Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s